Suara untuk Perdamaian Mahasiswa Desak Dialog Pengganti Operasi Militer di Puncak Jaya

Suara dari Timur: Mahasiswa Puncak Jaya Desak DPR Papua Hentikan Operasi Militer dan Krisis Kemanusiaan

INFO Tanahmerah– Suara lantang dan penuh keyakinan menggema di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Jumat (22 Agustus 2025). Ratusan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura tak gentar menyuarakan jeritan hati warga kampung halaman mereka. Mereka menggelar aksi damai menuntut penghentian kekerasan bersenjata yang telah menyandera kehidupan warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya.

Aksi yang berlangsung tertib itu diwarnai dengan orasi membara dan pembentangan spanduk serta pembagian flyer yang memuat tuntutan konkret. Inti dari seruan mereka jelas: menghentikan operasi militer dan menuntaskan krisis kemanusiaan multidimensi yang melanda distrik-distrik seperti Lumo, Mewoluk, dan Ilamburawi.

Dokumen Moral dari Generasi Penerus

Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan, Otty Telenggen, tergambar sebuah potret buram yang memilukan. Telenggen menyatakan bahwa situasi kemanusiaan di Puncak Jaya saat ini telah mencapai status “kondisi darurat”.

“Operasi militer dengan pengerahan pasukan non-organik telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil,” tegas Telenggen di hadapan para demonstran dan perwakilan DPR Papua. Ia merinci dampak yang menghancurkan: anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan dan keluarga terpaksa mengungsi ke hutan, sementara roda ekonomi rakyat—berkebun, pasar, dan aktivitas harian—lumpuh total.

Baca Juga: Dunia Maya Jadi Saksi Dokumentator KKB Perekam Aksi Penembakan Brimob Ditangkap

“Trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman kini menjadi realitas harian masyarakat,” ujarnya, menegaskan bahwa pendekatan militeristik selama ini telah gagal menyentuh akar persoalan dan justru melahirkan tiga krisis sekaligus: krisis kemanusiaan, krisis pembangunan, dan yang paling berbahaya, krisis kepercayaan rakyat terhadap negara.

Sebagai intelektual muda dan putra-putri daerah, KMPPJ menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan suara rakyat kecil yang terpinggirkan tidak dibungkam. “Pernyataan ini adalah dokumen moral, hukum, dan akademik yang menegaskan bahwa Papua tidak butuh lebih banyak pasukan, melainkan lebih banyak ruang dialog, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia,” tandas Telenggen.

Kesenjangan antara Hukum dan Realita

Pernyataan sikap KMPPJ tidak hanya berangkat dari emosi, tetapi juga dari kajian hukum yang mendalam. Mereka mengutip sejumlah pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 28A (hak hidup), 28G (hak atas perlindungan diri), dan 28I (hak bebas dari perlakuan diskriminatif), yang seharusnya menjadi tameng bagi setiap warga negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga dikutip untuk menegaskan kewajiban negara dan institusi militer untuk menghormati hukum humaniter.

“Namun, fakta lapangan menunjukkan operasi militer di Puncak Jaya justru diduga melanggar prinsip kemanusiaan, menimbulkan korban sipil, dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949,” sanggah Telenggen. Pernyataan ini menyoroti kesenjangan yang dalam antara jaminan konstitusi dan implementasi di lapangan.

Tragedi Mewoluk: Luka yang Masih Terbuka

Untuk memperkuat tuntutan mereka, KMPPJ menyodorkan sebuah laporan lapangan yang memilukan tentang sebuah insiden pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sekitar pukul 04.35 WIT, pasukan militer dikabarkan melakukan operasi di Distrik Mewoluk. Aparat mengepung pemukiman warga dan melakukan penembakan.

Korban pun berjatuhan dari kalangan sipil yang paling tidak bersalah: anak-anak.

1. Jhon Gire (2 tahun) – luka tembak pada paha.

2. Yoniton Kogoya (13 tahun) – luka tembak pada kaki.

3. Tritera Walia (15 tahun) – luka tembak pada kaki.

Kondisi korban semakin memprihatinkan karena dua di antaranya terpaksa dirawat secara tradisional di dalam hutan, mencerminkan betapa putusnya akses kesehatan akibat pengungsian. Hanya satu korban yang berhasil dirujuk ke RSUD Harapan di Waena, Jayapura. Laporan juga menyebutkan operasi udara dengan helikopter yang disertai penembakan dan penangkapan warga sipil, dengan jumlah korban yang belum dapat dipastikan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat sipil—yang seharusnya dilindungi negara—justru menjadi korban utama,” papar Telenggen. Tragedi ini bukan hanya soal luka fisik, tetapi juga meruntuhkan sendi-sendi kehidupan, menciptakan trauma lintas generasi yang akan sulit dipulihkan.

Tuntutan Konkret untuk Perdamaian Abadi

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KMPPJ tidak hanya berdemo, tetapi juga menyampaikan serangkaian tuntutan konkret kepada pemerintah:

1. Penarikan Pasukan: Mendesak Pangdam XVII/Cenderawasih untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Distrik Mewoluk, Lumo, dan Ilamburawi.

2. Penanganan Pengungsi: Pemerintah pusat dan daerah wajib membangun pusat pengungsian darurat dengan fasilitas dasar: pangan, kesehatan, dan pendidikan darurat.

3. Transparansi: Melibatkan lembaga kemanusiaan netral (PMI, ormas, tokoh adat/gereja) dalam evakuasi dan identifikasi korban untuk menjamin akuntabilitas.

4. Rehabilitasi: Memberikan rehabilitasi sosial-psikologis bagi anak-anak dan keluarga korban.

5. Dialog: Pemerintah Indonesia bersama lembaga independen perlu membuka ruang dialog damai berbasis martabat manusia sebagai solusi permanen.

“Dengan ini, kami menolak segala bentuk kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil. Kami mendesak dihentikannya operasi militer dan meminta lembaga nasional dan internasional untuk mengawal perlindungan HAM di Papua,” pungkas Telenggen.

Respons Legislator: Janji untuk Menindaklanjuti

Aspirasi tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Alberth Meraudje. Dalam responsnya, Meraudje menyatakan komitmen untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Pada prinsipnya, masyarakat datang di Kantor DPR Papua ini, kita sebagai wakil rakyat, kita harus terima mereka. Aspirasinya sudah kami terima dan kami akan tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan meneruskan kepada instansi yang berkepentingan,” janji Meraudje.

Janji ini ditunggu realisasinya. Masyarakat Papua, khususnya warga Puncak Jaya, telah terlalu lama menunggu janji perdamaian dan kesejahteraan. Aksi KMPPJ ini adalah pengingat keras bahwa perdamaian tidak bisa dibangun dengan peluru, tetapi dengan keadilan, dialog, dan pembangunan manusia yang memanusiakan. Mereka, para generasi muda terdidik, telah menyampaikan dokumen moralnya. Kini, bola ada di di tangan penguasa.